Cara Menghitung Pajak penghasilan (PPh) Secara Lengkap

 

Webmatika – Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya dalam masa satu tahun pajak. Pajak ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan. Jadi, jika Anda belum memiliki penghasilan maka tidak perlu repot-repot menghitung pajak penghasilan.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak, yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan atau pekerjaan. Di dalam peraturan tersebut tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi dibedakan dengan wajib pajak badan.

Sumber: Flickr.com

Sebelum menghitung PPh yang dibayarkan per tahun, ada dua hal penting yang perlu diketahui Wajib Pajak (WP) pribadi. Yaitu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun, rumus untuk menghitung PKP adalah penghasilan bersih per tahun dikurangi PTKP.

Apa yang dimaksud penghasilan bersih?

Penghasilan bersih adalah penghasilan kotor per tahun dikurangi dengan faktor pengurang pajak. Seluruh penghasilan kotor itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga upah lembur selama satu tahun pajak. Sedangkan faktor pengurang penghasilan kotor meliputi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank.

Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) saat ini menggunakan basis pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 seperti berikut.

Tingkatan Besar Pendapatan Kena Pajak (PKP) % Tarif PPh
1 Rp 0 – Rp 50.000.000 5%
2 Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 15%
3 Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 25%
4 Diatas Rp 500.000.000 30%

Tabel 1

Bagi WP yang tak memiliki NPWP, maka dikenai tarif 20 persen lebih tinggi.

 

Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

 

PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak yang dibebaskan dari pajak penghasilan. Direktorat Pajak menganggap pendapatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak dan keluarga sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh 21.Nilai PTKP ditetapkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala, dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. PTKP 2018 masih sama dengan PTKP 2016 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016, yakni sebesar Rp 54.000.000 per tahun untuk wajib pajak pribadi yang tidak kawin. Lebih jelasnya sebagai berikut ini.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp54 juta per tahun untuk WP orang pribadi (belum kawin).
2. Rp54 juta $+$ Rp4,5 juta bagi wajib pajak yang menikah tanpa anak.
3. Rp54 juta $+$ Rp4,5 juta $+$ Rp4,5 juta bagi wajib pajak anak satu. Tambahan Rp4,5 juta diberlakukan untuk satu tanggungan, paling banyak tiga orang.
4. Ditambah Rp 54.000.000 untuk suami-istri yang penghasilannya digabung.

Lebih jelas dan ringkas saya tampilkan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tidak Kawin Status PTKP
Wajib pajak TK/0 Rp 54.000.000
1 orang tanggungan TK/1 Rp 58.500.000
2 orang tanggungan TK/2 Rp 63.000.000
3 orang tanggungan TK/3 Rp 67.500.000
Kawin
Wajib pajak kawin K/0 Rp 58.500.000
1 orang tanggungan K/1 Rp 63.000.000
2 orang tanggungan K/2 Rp 67.500.000
3 orang tanggungan K/3 Rp 72.000.000
Kawin dan penghasilan suami istri digabung
Wajib pajak kawin K/I/0 Rp 112.500.000
1 orang tanggungan K/I/1 Rp 117.000.000
2 orang tanggungan K/I/2 Rp 121.500.000
3 orang tanggungan K/I/3 Rp 126.000.000

Tabel 2

Sekarang, saatnya menghitung PPh yang perlu dibayarkan oleh masyarakat.

Contoh 1 menghitung pajak penghasilan

Intan adalah seorang karyawan lajang (belum menikah) dan tak punya tanggungan. Dia di perusahaan memiliki gaji bersih (sudah dikurangi biaya jabatan 5% dan iuran pensiun)  Rp 6.000.000, sehingga pendapatan bersih per tahun Rp 72.000.000. Berapa tarif pajaknya?

Pembahasan :

1. Hitung penghasilan bersih (Penghasilan Bruto $–$ beban tanggungan)
=Rp 72.000.000

2. Hitung PTKP (PTKP = Pribadi/lajang)
= Rp 54.000.000,-

3. Hitung PKP (PKP = Penghasilan bersih$–$ PTKP)
Rp 72.000.000 $–$ Rp 54.000.00 = Rp 18.000.000,-

4. Hitung PPh (PKP $\times $ Persentase PPh)
Karena PKP Intan kurang dari Rp50.000.000, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya.
5% $\times $ Rp 18.000.000 = Rp 900.000,-

5. Maka, PPh yang harus dibayarkan Intan selama setahun adalah sebesar Rp 900.000,-

Contoh 2 menghitung PPh

Pak Sarmintul merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Ia bekerja di Dinas Kesehatan sejak Januari tahun 2019. Penghasilan kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai Rp88.000.000 selama satu tahun. Pak Sarmintul membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2.000.000. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Pak Sarmintul?

Pembahasan:

1. Hitung penghasilan bersih (Penghasilan Bruto $–$ beban tanggungan)
Rp88.000.000 $–$ Rp2.000.000 = Rp86.000.000

2. Hitung PTKP (PTKP = Pribadi $+$ Istri $+$ 1 Anak)
Rp54.000.000 $+$ Rp4.500.000 $+$ Rp4.500.000 = Rp63.000.000

3. Hitung PKP (PKP = Penghasilan bersih $–$ PTKP)
Rp86.000.000 $–$ Rp63.000.000 = Rp23.000.000

4. Hitung PPh (PKP $\times $ Persentase PPh)
Karena PKP Pak Sarmintul kurang dari Rp50.000.000, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya.
Rp23.000.000 $\times $ 5% = Rp1.150.000

5. Maka, PPh yang harus dibayarkan Pak Sarmintul selama setahun adalah sebesar Rp1.150.000.

Contoh 3 cara menghitung PPh berlapis

Pak Andika adalah seorang manager di perusahaan swasta dengan gaji bersih selama setahun sebesar Rp 126.000.000,-. Dia sebagai kepala keluarga yang sudah kawin dan memiliki 2 orang anak. Berapakah besarnya pajak yang harus dibayarkan?

Pembahasan:

1. Hitung penghasilan bersih = Rp 126.000.000,-

2. Hitung PTKP (PTKP = Pribadi $+$ Istri $+$ 2 Anak)
Rp54.000.000 $+$ Rp4.500.000 $+$ Rp4.500.000 $+$ Rp4.500.000 = Rp67.500.000

3. Hitung PKP (PKP = Penghasilan bersih $–$ PTKP)
Rp 126.000.000 $–$ Rp 67.500.000 = Rp 58.500.000

4. Hitung PPh (PKP $\times $ Persentase PPh)

Karena PKP di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, maka berlaku tarif dua lapis:
Rp 58.500.000 = Rp 50.000.000 $+$ Rp 8.500.000
Rp 50.000.000 dikenai tarif 5% dan Rp 8.500.000 dikenai tarif 15%

Maka PPh terutang = (5% $\times $ Rp 50.000.000) $+$ (15% $\times $ Rp 8.500.000)

Maka PPh terutang = Rp 2.500.000 $+$ Rp 1.275.000

Maka PPh terutang = Rp 3.775.000

5. Maka, PPh yang harus dibayarkan Pak Andika selama setahun adalah sebesar Rp 3.775.000,-.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, setiap wajib pajak yang membayar pajak setelah waktu yang ditentukan (terlambat), maka diberlakukan denda sebesar 2 persen per bulan dari jumlah total PPh.

Metode penghitungan Pajak penghasilan

Sumber: flickr.com

Pembayaran PPh bagi karyawan atau pegawai kantoran seringnya berbeda dari ketentuan diatas. Dalam hal ini perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menghitung beban pajak untuk karyawannya. Umumnya ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung PPh 21.

1. Metode Gross, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
2. Metode Nett, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. Metode Gross up, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Cara Menghitung PPh 21 dengan Metode Gross

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Artinya, gaji karyawan yang diberikan tersebut belum dipotong PPh 21. Sehingga besarnya PPh 21 oleh masing-masing pegawai berbeda-beda tergantung dari besarnya gaji masing-masing pegawai yang diberikan. Metode gross ini lebih adil dan memudahkan penganggaran perusahaan.

Contoh kasus 1 :
Boby adalah seorang laki-laki lajang (belum menikah)dan menerima gaji bulanan dari perusahaan tempat ia bekerja sebesar Rp 7.000.000 per bulan (Anggaplah sudah penghasilan bersih dipotong faktor pengurang lainnya), maka perhitungannya sebagai berikut:

Pembahasan:

Gaji pokok: Rp 7.000.000/bulan atau Rp 84.000.000/tahun
PTKP: Rp 54.000.000 (pribadi)
PKP: (Penghasilan bersih $–$ PTKP)
Rp 84.000.000 $–$ Rp 54.000.000 = Rp 30.000.000
Tarif PPh: 5% dari PKP (kurang dari Rp 50.000.000)
5% $\times $ Rp 30.000.000 = Rp 1.500.000 per tahun
PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp 1.500.000/tahun atau Rp 125.000/bulan
Gaji bersih (take home pay): Rp 7.000.000 $–$ Rp 125.000 = Rp 6.875.000,-
Jadi besarnya gaji yang diterima Boby per bulan sebesar Rp 6.875.000,-

Cara menghitung PPh 21 dengan metode Nett

Metode nett juga digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Namun, besarnya pajak setiap pegawai sudah ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga karyawan menerima gaji bersih per bulan tanpa dipotong pajak.

Contoh kasus 2:
Doni, seorang laki-laki lajang (belum menikah) menerima gaji bulanan sejumlah Rp 8.000.000, maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:

Pembahasan:

Gaji pokok: Rp 8.000.000/bulan atau Rp 96.000.000/tahun
PTKP: Rp 54.000.000 (pribadi)
PKP: (Penghasilan bersih – PTKP)
Rp 96.000.000 $–$ Rp 54.000.000 = Rp 42.000.000
Tarif PPh: 5% dari PKP (kurang dari Rp 50.000.000)
5% $\times $ Rp 42.000.000 = Rp 2.100.000 per tahun atau 175.000/bulan
Pajak yang ditanggung perusahaan = Rp 2.100.000 per tahun atau 175.000/bulan
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan)= Rp 175.000/bulan
Jadi besarnya gaji bersih yang diterima Doni (take home pay) adalah Rp 8.000.000/bulan (tanpa dipotong pajak).

Cara Menghitung PPh 21 dengan Metode Gross Up

Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21.Dengan demikian, gaji bersih karyawan tidak berkurang seperti jika perusahaan menggunakan metode Gross.

Beberapa perusahaan juga banyak menggunakan metode ini. Agar mendapatkan angka yang sama besar dengan potongan PPh 21, tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengikuti aturan sebagai berikut :

Tingkatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tunjangan PPh
1 Rp 0 – Rp 47.500.000 (Besar PKP-0) x 5/95+Rp 0
2 Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000 (Besar PKP- Rp 47.500.000) x 15/85+Rp 2.500.000
3 Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000 (Besar PKP- Rp 217.500.000) x 25/75+Rp 32.500.000
4 Lebih dari Rp 405.000.000 (Besar PKP – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Tabel 3

Contoh kasus:

Ibu Rizkya adalah seorang manager di sebuah perusahaan swasta di jakarta dengan gaji pokok perbulan sebesar Rp 9.000.000,-. Ibu Rizkya masih single dan belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Diperusahaan tersebut dia dibebankan biaya jabatan 5% per bulan. Berapakah Ibu Rizkya mendapatkan tunjangan pajak selama sebulan?

Marilah kita hitung sebagai berikut.

Pembahasan:

Gaji pokok 1 tahun = 12 x Rp 9.000.000,- Rp 108.000.000,-
Faktor pengurang:
Biaya jabatan 1 tahun= 12 x 5% x Rp 9.000.000 Rp 5.400.000,-
Penghasilan bersih 1 tahun Rp 102.600.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 1 tahun Rp 48.600.000,-

Karena PKP 1 tahun Rp 48.600.000,- maka berlaku rumus 2 lapisan (lihat tabel 3).

PKP Rp 48.600.000,- = Rp 47.500.000,- +$+$ Rp 1.100.000,-

PPh terutang = (Rp 47.500.000 $\times $ $\frac{5}{95}$) $+$ (Rp 1.100.000 $\times $ $\frac{15}{85}$$+$Rp 2.500.000)

PPh terutang = Rp 2.500.000 $+$ Rp 2.694.117

PPh terutang = Rp 5.194.117 per tahun

Tunjangan PPh yang harus diberikan perusahaan dalam sebulan adalah:

$\frac{Rp 5.194.117}{12}$= Rp 432.843

Dengan model penggajian gross up seperti ini, jika perusahaan menginginkan karyawan menerima take home pay Rp 9.000.000, maka perusahaan harus membayar gajinya Rp 9.432.843, atau dengan menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp 432.843  per bulan.

Berikut ilustrasi pelaporan gaji.

Gaji Rp 9.000.000
Tunjangan Pajak Rp 432.843 Pajak PPh Rp 432.843
Total penghasilan Rp 9.432.843 Total potongan Rp 432.843
Gaji Bersih Rp 9.000.000,-

 

Contoh Cara Menghitung PPh Karyawan Tetap dengan Gaji bulanan

Sumber: Flickr.com

Bapak Tantowi adalah karyawan tetap pada perusahaan PT. Makmur. Beliau sudah menikah dan memiliki 1 anak serta memperoleh gaji tetap Rp7.500.000 tiap bulan.

PT. Makmur mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yaitu premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji karyawan.

PT. Makmur juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya yaitu dengan menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bapak Tantowi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. PT. Makmur juga membayar iuran pensiun untuk bapak Tantowi ke dana pensiun dan Bapak Tantowi membayar iuran pensiun sebesar Rp 110.000.

Penghitungan PPh sebagai berikut:

Gaji Rp 7.500.000
Premi jaminan kecelakaan kerja Rp 37.500
Premi jaminan kematian Rp 22.500
Penghasilan Bruto Rp 7.560.000
Pengurangan
1) Biaya jabatan 5% x Rp 7.560.000 Rp 378.000
2) Iuran pensiun Rp 110.000
3) Iuran jaminan hari tua 2% x Rp 7.560.000 Rp 151.200
Rp 639.200
Penghasilan bersih sebulan Rp 6.920.800
Penghasilan bersih setahun 12 x Rp 6.920.800 Rp 83.049.600
PTKP
1) Wajib pajak sendiri Rp 54.000.000
2) Tambahan kawin dan 1 anak Rp 9.000.000
Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) 1 tahun Rp 20.049.600
PPh terutang
1) PPh 5% x Rp 20.049.600 Rp 1.002.480
PPh per bulan
Rp 1.002.480 : 12 Rp 83.540

Penjelasan

Kita akan membahas bagian pada baris-baris diatas.

Pada baris pertama gaji diisi sesuai dengan besar gaji pada contoh diatas, sedangkan pada baris kedua premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,5% dari gaji awal Rp 7.500.000,-. Pada baris ketiga juga demikian premi jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji awal diperoleh Rp 22.500,-.

Penghasilan bruto termasuk juga biaya meliputi gaji, pensiun, tunjangan, honorarium, imbalan, premi asuransi, bonus, dll yang diperoleh oleh pemberi kerja.

Jaminan hari tua (JHT) sebesar 2% tidak dimasukkan kedalam penghasilan bruto karena sudah diatur dalam peraturan dirjen pajak PER-16/PJ/2016 bahwa “Premi JHT yang diberikan perusahaan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT.”

Hasil akhir penghasilan bruto contoh diatas adalah Rp 7.560.000,-.

Lanjut ke baris-5, yaitu pengurang, diantaranya Biaya Jabatan, Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua dan diperoleh total pengurang Rp 639.200,-.

Selanjutnya diperoleh penghasilan bersih dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi total pengurangnya sehingga diperoleh Rp 6.920.800,-.

Penghasilan bersih dikalikan 12 (setahun) dan hasilnya dikurangi dengan PTKP nya sesuai penghitungan diatas yaitu kawin dan mempunyai 1 anak.

Selanjutnya diperoleh hasil PKP sebesar Rp 20.049.600,-. Karena PKP kurang dari Rp 50.000.000, maka dikenakan PPh sebesar 5% dari PKP yaitu diperoleh Rp 1.002.480 per tahun.

Untuk mendapatkan besar PPh terutang per bulan tinggal dibagi 12 maka didapatkan pajak terutang setiap bulan sebesar Rp 83.540

 

Perhitungan tersebut hanya merupakan salah satu contoh atau kasus saja. Masih ada banyak lagi perhitungan berbeda yang bisa dilakukan dengan melihat pada, misalnya, tanggungan anak, tidak adanya BPJS, tidak adanya asuransi dan lain sebagainya.

Demikian contoh perhitungan pajak penghasilan. Semoga bermanfaat dan silakan di share.

Follow This :